Sunday, September 17, 2006

Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran

STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN
BERDASARKAN HUKUM INDONESIA
[1]
I. PENDAHULUAN

Perkawinan campuran telah merambah seluruh pelosok Tanah Air dan kelas masyarakat. Globalisasi informasi, ekonomi, pendidikan, dan transportasi telah menggugurkan stigma bahwa kawin campur adalah perkawinan antara ekspatriat kaya dan orang Indonesia.[2] Menurut survey yang dilakukan oleh Mixed Couple Club, jalur perkenalan yang membawa pasangan berbeda kewarganegaraan menikah antara lain adalah perkenalan melalui internet, kemudian bekas teman kerja/bisnis, berkenalan saat berlibur, bekas teman sekolah/kuliah, dan sahabat pena. Perkawinan campur juga terjadi pada tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja dari negara lain.[3] Dengan banyak terjadinya perkawinan campur di Indonesia sudah seharusnya perlindungan hukum dalam perkawinan campuran ini diakomodir dengan baik dalam perundang-undangan di indonesia.

Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak.

Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran.

Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

Dengan lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru, sangat menarik untuk dikaji bagaimana pengaruh lahirnya UU ini terhadap status hukum anak dari perkawinan campuran, berikut komparasinya terhadap UU Kewarganegaraan yang lama. Secara garis besar perumusan masalah adalah sebagai berikut :

  1. Bagaimana pengaturan status hukum anak yang lahir dari perkawinan campuran sebelum dan sesudah lahirnya UU Kewarganegaraan yang baru?
  2. Apakah kewarganegaraan ganda ini akan menimbulkan masalah bagi anak?
II. ANAK SEBAGAI SUBJEK HUKUM

Definisi anak dalam pasal 1 angka 1 UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”

Dalam hukum perdata, diketahui bahwa manusia memiliki status sebagai subjek hukum sejak ia dilahirkan. Pasal 2 KUHP memberi pengecualian bahwa anak yang masih dalam kandungan dapat menjadi subjek hukum apabila ada kepentingan yang menghendaki dan dilahirkan dalam keadaan hidup.[4] Manusia sebagai subjek hukum berarti manusia memiliki hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. Namun tidak berarti semua manusia cakap bertindak dalam lalu lintas hukum. Orang-orang yang tidak memiliki kewenangan atau kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum diwakili oleh orang lain. Berdasarkan pasal 1330 KUHP, mereka yang digolongkan tidak cakap adalah mereka yang belum dewasa, wanita bersuami, dan mereka yang dibawah pengampuan. Dengan demikian anak dapat dikategorikan sebagai subjek hukum yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang tidak cakap karena belum dewasa diwakili oleh orang tua atau walinya dalam melakukan perbuatan hukum. Anak yang lahir dari perkawinan campuran memiliki kemungkinan bahwa ayah ibunya memiliki kewarganegaraan yang berbeda sehingga tunduk pada dua yurisdiksi hukum yang berbeda. Berdasarkan UU Kewarganegaraan yang lama, anak hanya mengikuti kewarganegaraan ayahnya, namun berdasarkan UU Kewarganegaraan yang baru anak akan memiliki dua kewarganegaraan. Menarik untuk dikaji karena dengan kewarganegaraan ganda tersebut, maka anak akan tunduk pada dua yurisdiksi hukum.

III. PENGATURAN MENGENAI ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN

A. Menurut Teori Hukum Perdata Internasional

Menurut teori hukum perdata internasional, untuk menentukan status anak dan hubungan antara anak dan orang tua, perlu dilihat dahulu perkawinan orang tuanya sebagai persoalan pendahuluan[5], apakah perkawinan orang tuanya sah sehingga anak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, atau perkawinan tersebut tidak sah, sehingga anak dianggap sebagai anak luar nikah yang hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya.

Sejak dahulu diakui bahwa soal keturunan termasuk status personal[6]. Negara-negara common law berpegang pada prinsip domisili (ius soli) sedangkan negara-negara civil law berpegang pada prinsip nasionalitas (ius sanguinis).[7] Umumnya yang dipakai ialah hukum personal dari sang ayah sebagai kepala keluarga (pater familias) pada masalah-masalah keturunan secara sah. Hal ini adalah demi kesatuan hukum dalam keluarga dan demi kepentingan kekeluargaan, demi stabilitas dan kehormatan dari seorang istri dan hak-hak maritalnya.[8] Sistem kewarganegaraan dari ayah adalah yang terbanyak dipergunakan di negara-negara lain, seperti misalnya Jerman, Yunani, Italia, Swiss dan kelompok negara-negara sosialis.[9]

Dalam sistem hukum Indonesia, Prof.Sudargo Gautama menyatakan kecondongannya pada sistem hukum dari ayah demi kesatuan hukum dalam keluarga, bahwa semua anak–anak dalam keluarga itu sepanjang mengenai kekuasaan tertentu orang tua terhadap anak mereka (ouderlijke macht) tunduk pada hukum yang sama. Kecondongan ini sesuai dengan prinsip dalam UU Kewarganegaraan No.62 tahun 1958.[10]

Kecondongan pada sistem hukum ayah demi kesatuan hukum, memiliki tujuan yang baik yaitu kesatuan dalam keluarga, namun dalam hal kewarganegaraan ibu berbeda dari ayah, lalu terjadi perpecahan dalam perkawinan tersebut maka akan sulit bagi ibu untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya yang berbeda kewarganegaraan, terutama bila anak-anak tersebut masih dibawah umur.

B. Menurut UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958

1. Permasalahan dalam perkawinan campuran

Ada dua bentuk perkawinan campuran dan permasalahannya:

a. Pria Warga Negara Asing (WNA) menikah dengan Wanita Warga Negara
Indonesia (WNI)

Berdasarkan pasal 8 UU No.62 tahun 1958, seorang perempuan warga negara Indonesia yang kawin dengan seorang asing bisa kehilangan kewarganegaraannya, apabila selama waktu satu tahun ia menyatakan keterangan untuk itu, kecuali apabila dengan kehilangan kewarganegaraan tersebut, ia menjadi tanpa kewarganegaraan. Apabila suami WNA bila ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia maka harus memenuhi persyaratan yang ditentukan bagi WNA biasa.[11] Karena sulitnya mendapat ijin tinggal di Indonesia bagi laki laki WNA sementara istri WNI tidak bisa meninggalkan Indonesia karena satu dan lain hal( faktor bahasa, budaya, keluarga besar, pekerjaan pendidikan,dll) maka banyak pasangan seperti terpaksa hidup dalam keterpisahan.[12]

b. Wanita Warga Negara Asing (WNA) yang menikah dengan Pria Warga Negara Indonesia (WNI)

Indonesia menganut azas kewarganegaraan tunggal sehingga berdasarkan pasal 7 UU No.62 Tahun 1958 apabila seorang perempuan WNA menikah dengan pria WNI, ia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia tapi pada saat yang sama ia juga harus kehilangan kewarganegaraan asalnya. Permohonan untuk menjadi WNI pun harus dilakukan maksimal dalam waktu satu tahun setelah pernikahan, bila masa itu terlewati , maka pemohonan untuk menjadi WNI harus mengikuti persyaratan yang berlaku bagi WNA biasa.[13] Untuk dapat tinggal di Indonesia perempuan WNA ini mendapat sponsor suami dan dapat memperoleh izin tinggal yang harus diperpanjang setiap tahun dan memerlukan biaya serta waktu untuk pengurusannya. Bila suami meninggal maka ia akan kehilangan sponsor dan otomatis keberadaannya di Indonesia menjadi tidak jelas Setiap kali melakukan perjalanan keluar negri memerlukan reentry permit yang permohonannya harus disetujui suami sebagai sponsor.[14] Bila suami meninggal tanah hak milik yang diwariskan suami harus segera dialihkan dalam waktu satu tahun.[15] Seorang wanita WNA tidak dapat bekerja kecuali dengan sponsor perusahaan. Bila dengan sponsor suami hanya dapat bekerja sebagai tenaga sukarela. Artinya sebagai istri/ibu dari WNI, perempuan ini kehilangan hak berkontribusi pada pendapatan rumah tangga.

2. Anak hasil perkawinan campuran

Indonesia menganut asas kewarganegaraan tunggal, dimana kewarganegaraan anak mengikuti ayah, sesuai pasal 13 ayat (1) UU No.62 Tahun 1958 :

“Anak yang belum berumur 18 tahun dan belum kawin yang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya sebelum ayah itu memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia, turut memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia setelah ia bertempat tinggal dan berada di Indonesia. Keterangan tentang bertempat tinggal dan berada di Indonesia itu tidak berlaku terhadap anak-anak yang karena ayahnya memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menjadi tanpa kewarga-negaraan.”

Dalam ketentuan UU kewarganegaraan ini, anak yang lahir dari perkawinan campuran bisa menjadi warganegara Indonesia dan bisa menjadi warganegara asing :

1. Menjadi warganegara Indonesia

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warga negara asing dengan pria warganegara Indonesia (pasal 1 huruf b UU No.62 Tahun 1958), maka kewarganegaraan anak mengikuti ayahnya, kalaupun Ibu dapat memberikan kewarganegaraannya, si anak terpaksa harus kehilangan kewarganegaraan Indonesianya.[16] Bila suami meninggal dunia dan anak anak masih dibawah umur tidak jelas apakah istri dapat menjadi wali bagi anak anak nya yang menjadi WNI di Indonesia. Bila suami (yang berstatus pegawai negeri)meningggal tidak jelas apakah istri (WNA) dapat memperoleh pensiun suami.[17]

2. Menjadi warganegara asing

Apabila anak tersebut lahir dari perkawinan antara seorang wanita warganegara Indonesia dengan warganegara asing.[18] Anak tersebut sejak lahirnya dianggap sebagai warga negara asing sehingga harus dibuatkan Paspor di Kedutaan Besar Ayahnya, dan dibuatkan kartu Izin Tinggal Sementara (KITAS) yang harus terus diperpanjang dan biaya pengurusannya tidak murah. Dalam hal terjadi perceraian, akan sulit bagi ibu untuk mengasuh anaknya, walaupun pada pasal 3 UU No.62 tahun 1958 dimungkinkan bagi seorang ibu WNI yang bercerai untuk memohon kewarganegaraan Indonesia bagi anaknya yang masih di bawah umur dan berada dibawah pengasuhannya, namun dalam praktek hal ini sulit dilakukan.

Masih terkait dengan kewarganegaraan anak, dalam UU No.62 Tahun 1958, hilangnya kewarganegaraan ayah juga mengakibatkan hilangnya kewarganegaraan anak-anaknya yang memiliki hubungan hukum dengannya dan belum dewasa (belum berusia 18 tahun atau belum menikah). Hilangnya kewarganegaraan ibu, juga mengakibatkan kewarganegaraan anak yang belum dewasa (belum berusia 18 tahun/ belum menikah) menjadi hilang (apabila anak tersebut tidak memiliki hubungan hukum dengan ayahnya).[19]

C. Menurut UU Kewarganegaraan Baru

1. Pengaturan Mengenai Anak Hasil Perkawinan Campuran

Undang-Undang kewarganegaraan yang baru memuat asas-asas kewarganegaraan umum atau universal. Adapun asas-asas yang dianut dalam Undang-Undang ini sebagai berikut:[20]
1. Asas ius sanguinis (law of the blood) adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Asas kewarganegaraan tunggal adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Undang-Undang ini pada dasarnya tidak mengenal kewarganegaraan ganda (bipatride) ataupun tanpa kewarganegaraan (apatride). Kewarganegaraan ganda yang diberikan kepada anak dalam Undang-Undang ini merupakan suatu pengecualian.[21]

Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.[22]

2. Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran

Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia.[23]
Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya.[24] Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.[25]

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewaranegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berati warga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya , tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka.[26] Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.[27]

Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya. Bila ketentuan antara hukum negara yang satu dengan yang lain tidak bertentangan maka tidak ada masalah, namun bagaimana bila ada pertentangan antara hukum negara yang satu dengan yang lain, lalu pengaturan status personal anak itu akan mengikuti kaidah negara yang mana. Lalu bagaimana bila ketentuan yang satu melanggar asas ketertiban umum[28] pada ketentuan negara yang lain.

Sebagai contoh adalah dalam hal perkawinan, menurut hukum Indonesia, terdapat syarat materil dan formil yang perlu dipenuhi. Ketika seorang anak yang belum berusia 18 tahun hendak menikah[29] maka harus memuhi kedua syarat tersebut. Syarat materil[30] harus mengikuti hukum Indonesia sedangkan syarat formil[31] mengikuti hukum tempat perkawinan dilangsungkan. Misalkan anak tersebut hendak menikahi pamannya sendiri (hubungan darah garis lurus ke atas), berdasarkan syarat materiil hukum Indonesia hal tersebut dilarang (pasal 8 UU No.1 tahun 1974), namun berdasarkan hukum dari negara pemberi kewarganegaraan yang lain, hal tersebut diizinkan, lalu ketentuan mana yang harus diikutinya.

Hal tersebut yang tampaknya perlu dipikirkan dan dikaji oleh para ahli hukum perdata internasional sehubungan dengan kewarganegaraan ganda ini. Penulis berpendapat karena undang-undang kewarganegaraan ini masih baru maka potensi masalah yang bisa timbul dari masalah kewarganegaraan ganda ini belum menjadi kajian para ahli hukum perdata internasional.

3. Kritisi terhadap UU Kewarganegaraan yang baru

Walaupun banyak menuai pujian, lahirnya UU baru ini juga masih menuai kritik dari berbagai pihak. Salah satu pujian sekaligus kritik yang terkait dengan status kewarganegaraan anak perkawinan campuran datang dari KPC Melati (organisasi para istri warga negara asing).

“Ketua KPC Melati Enggi Holt mengatakan, Undang-Undang Kewarganegaraan menjamin kewarganegaraan anak hasil perkawinan antar bangsa. Enggi memuji kerja DPR yang mengakomodasi prinsip dwi kewarganegaraan, seperti mereka usulkan, dan menilai masuknya prinsip ini ke UU yang baru merupakan langkah maju. Sebab selama ini, anak hasil perkawinan campur selalu mengikuti kewarganegaraan bapak mereka. Hanya saja KPC Melati menyayangkan aturan warga negara ganda bagi anak hasil perkawinan campur hanya terbatas hingga si anak berusia 18 tahun. Padahal KPC Melati berharap aturan tersebut bisa berlaku sepanjang hayat si anak.[32]

Penulis kurang setuju dengan kritik yang disampaikan oleh KPC Melati tersebut. Menurut hemat penulis, kewarganegaraan ganda sepanjang hayat akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. Karena begitu seseorang mencapat taraf dewasa, ia akan banyak melakukan perbuatan hukum, dimana dalam setiap perbuatan hukum tersebut, untuk hal-hal yang terkait dengan status personalnya akan diatur dengan hukum nasionalnya, maka akan membingungkan bila hukum nasional nya ada dua, apalagi bila hukum yang satu bertentangan dengan hukum yang lain. Sebagai contoh dapat dianalogikan sebagai berikut :

“Joko, pemegang kewarganegaraan ganda, Indonesia dan Belanda, ia hendak melakukan pernikahan sesama jenis. Menurut hukum Indonesia hal tersebut dilarang dan melanggar ketertiban hukum, sedangkan menurut hukum Belanda hal tersebut diperbolehkan. Maka akan timbul kerancuan hukum mana yang harus diikutinya dalam hal pemenuhan syarat materiil perkawinan khususnya.”

Terkait dengan persoalan status anak, penulis cenderung mengkritisi pasal 6 UU Kewarganegaraan yang baru, dimana anak diizinkan memilih kewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah menikah. Bagaimana bila anak tersebut perlu sekali melakukan pemilihan kewarganegaraan sebelum menikah, karena sangat terkait dengan penentuan hukum untuk status personalnya, karena pengaturan perkawinan menurut ketentuan negara yang satu ternyata bertentangan dengan ketentuan negara yang lain. Seharusnya bila memang pernikahan itu membutuhkan suatu penentuan status personal yang jelas, maka anak diperbolehkan untuk memilih kewarganegaraannya sebelum pernikahan itu dilangsungkan. Hal ini penting untuk mengindari penyelundupan hukum, dan menghindari terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang berlaku di suatu negara.

IV. KESIMPULAN

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.

UU Kewarganegaraan yang baru ini menuai pujian dan juga kritik, termasuk terkait dengan status anak. Penulis juga menganalogikan sejumlah potensi masalah yang bisa timbul dari kewarganegaraan ganda pada anak. Seiring berkembangnya zaman dan sistem hukum, UU Kewarganegaraan yang baru ini penerapannya semoga dapat terus dikritisi oleh para ahli hukum perdata internasional, terutama untuk mengantisipasi potensi masalah.

***

Beberapa Tulisan Terkait Lainnya:

-----

Catatan Kaki:

[1] Terima kasih saya sampaikan kepada Chandra Karina, Alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Program Hukum Transnasional), atas waktunya guna memperkaya wawasan Law Blog ini.

[2] Nuning Hallet, Mencermati Isi Rancangan UU Kewarganegaraan, http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=publisher&op=viewarticle&artid=51, diakses 12 August 2006.

[3] Ibid.

[4] Sri Susilowati Mahdi, Surini Ahlan Sjarif, dan Akhmad Budi Cahyono, Hukum Perdata; Suatu Pengantar, Jakarta: Gitama Jaya Jakarta, 2005, hal.21.

[5] Sudargo Gautama, Hukum Perdata Internasional Indonesia, B, Jilid III Bagian I, Buku ke-7, Bandung: Penerbit Alumni, 1995, hal.86.

[6] Statuta personalia adalah kelompok kaidah yang mengikuti kemana ia pergi. Sudargo, op.cit., hal.3.

[7] Ibid., hal.80

[8] Ibid.

[9] Ibid, hal.81.

[10] Ibid., hal.91.

[11] Cara pewarganegaraan ini mengikuti ketentuan pasal 5 UU No.62 Tahun 1958.

[12] Mixed Couple Indonesia, Masalah yang saat ini dihadapi keuargal perkawinan campuran, http://www.mixedcouple.com/articles/mod.php?mod=%20publisher&op=view%20article&artid=46, diakses 12 Agustus 2006.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Lihat pasal 21 UU Pokok Agraria No.5 Tahun 1960.

[16] Lihat pasal 15 ayat (2) dan 16 (1) UU No.62 Tahun 1958

[17] Mixed Couple Indonesia, op.cit.

[18] Anak yang lahir dari perkawinan seperti ini tidak termasuk dalam definisi warga Negara yang tercantum dalam pasal 1 UU No.62 Tahun 1958, sehingga dapat digolongkan sebagai warga negara asing. Indonesia menganut asas ius sanguinis, kewarganegaraan anak mengikuti orang tua, yaitu bapak.

[19] Pasal 15 UU No.62 Tahun 1958.

[20] Lihat penjelasan UU Kewarganegaraan yang baru.

[21] Ibid.

[22] Pasal 25 UU Kewarganegaraan RI yang baru

[23] Pasal 4 huruf c dan d UU Kewarganegaraan RI yang baru.

[24] Pasal 6 ayat (1) UU Kewarganegaraan RI yang baru

[25] Pasal 6 ayat (3) UU Kewarganegaraan RI yang baru

[26] Gautama, op.cit., hal.13.

[27] Gautama, op.cit., hal.66.

[28] Ketertiban umum dapat diartikan sebagai sendi-sendi azasi hukum nasional sang hakim. Sudargo Gautama, Pengantar Hukum Perdata Internasional Indonesia, Bandung: Binacipta, 1977, hal.133.

[29] Karena belum berusi 18 tahun ia belum memilih kewarganegaraannya, sedangkan pemilihan kewarganegaraan berdasar pasal 6 UU Kewarganegaraan yang baru dilakukan sesudah perkawinan, bukan sebelum.

[30] Syarat materiil adalah syarat yang menyangkut pribadi calon mempelai dan larangan-larangan menikah.

[31] Syarat formil adalah syarat yang menyangkut formalitas yang harus dipenuhi sebelum perkawinan dilangsungkan. Syarat formil biasanya terkait dengan urusan administrasi perkawinan.
[32] UU Kewarganegaraan Baru Tentang Diskriminasi dan Kewarganegaraan Ganda, Liputan KBR 68H, http://www.ranesi.nl/tema/temahukdanham/%20uu_kewarganegaraan_baru060713, diakses 12 Agustus 2006.

48 comments:

l i a said...

Hallo..
Saya mau tanya boleh ga?
Kalo saya menikah di Sydney (dengan WNA UK) dan tidak mendaftarkan pernikahan tsb di catatan sipil, dan sekarang ingin mendapatkan dwikewarganegaraan bagi bayi yg akan lahir Sept, apakah itu mungkin? Karena akta kelahiran bayi pun akan di-issue oleh kedutaan UK, bukan akter kelahiran Indonesia. Apakah saya harus tetap mendaftarkan pernikahan di Catatan Sipil (Plus kena denda, pengadilan, dan semua "prosedur birokrasi" Indonesia)?
Terima Kasih

p.s very useful n informative blog! Thumbs up!!!

Pan Mohamad Faiz said...

Hallo Lia..

Sebelumnya saya ucapkan selamat atas rencana kelahiran Baby-nya.. :)

Perkawinan anda bisa dikategorikan sebagai Perkawinan Campuran yang dilakukan di luar Indonesia, mengenai pencatatan perkawinan campuran ini masih berpegang pada ketentuan UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 56 ayat (2) yaitu perkawinan tersebut harus dicatatkan dalam waktu enam bulan hingga satu tahun setelah suami-isteri menetap atau bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian dicatatkan di kantor Pencatatan Perkawinan (Kantor Catatan Sipil) di wilayah tempat tinggal suami-isteri.

Dalam praktik apabila pasangan belum sempat atau tak kunjung kembali ke Indonesia maka seringkali pencatatan tersebut lalai dilakukan, seperti yang anda alami saat ini. Dalam UU Perkawinan itu sendiri, sanksi terhadap kelalaian pencatatan tersebut tidak disebutkan secara jelas. Namun menurut sumber di Dinas Kependudukan yang bisa saya hubungi, keterlambatan akan mengakibatkan dikenakan denda. Mereka menyarankan untuk menghubungi polisi khusus Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta (Lokasi di Jl.S.Parman No.7 Jakarta Barat) untuk denda atau bisa melalui pengadilan untuk minta surat pencatatan perkawinan. Tetapi menurut informasi, untuk pengadilan sedikit mahal dan jika lewat polisi khusus dinas kependudukan mungkin tidak terlalu mahal.

Jadi saran saya, sebaiknya status perkawinan anda di Indonesia diurus terlebih dahulu. Mengenai denda dan birokrasi sebaiknya anda ikuti dan sedikit berkorban. Karena menurut pembaca lainnya yang juga mengajukan serupa seperti anda dan sharing pengalamannya kepada saya, ternyata jika tidak mempunyai status perkawinan yang jelas di Indonesia segalanya akan menjadi repot bila berurusan dengan keluarga, apalagi jika anak tidak mempunyai kewarganegaraan ganda, setiap ingin kembali ke Indonesia harus bayar ini-itu, urus administrasi di airport, dsb. Ada juga yang bisa mencatatkan perkawinannya untuk sementara melalui KBRI di wilayah tempat tinggalnya, mungkin bisa anda tanyakan dan/atau ajukan juga, apakah bisa didaftarkan melalui perwakilan negara di tempat anda tinggal saat ini, walaupun harus tetap didaftarkan di Kantor Catatan Sipil, tapi setidaknya jika ada dokumen penunjang, proses akan lebih cepat dan mudah nantinya.

Well, singkatnya pengorbanan sedikit ini tentunya akan menghasilkan kebahagiaan yang jauh lebih besar untuk anak dan keluarga anda nantinya.

Semoga membantu yah..

Regards,
Faiz

PS: Jika kurang jelas Lia bisa menanyakan lebih lanjut melalui email. Thanks.

l i a said...

Hi, Faiz..

Terima kasih atas jawabannya.
Iya nih kayaknya memang saya dan suami HARUS urus ini-itu, bla3x, Indonesian Style!
Memang yg paling menyebalkan adalah sistem kerja di sini yang TIDAK PERNAH jelas tentang fee, jumlah hari pengerjaan, dan prosedur yang sistematis.
Semuanya bisa "dibelok2kan".

Wish me luck, Faiz..
and Thanks Again!

p.s I added your blog to my blog, so people will be abel to share your useful site:)

Pan Mohamad Faiz said...

Hey.. Bunch of thanks for adding my Blog. I'll link your blog also.

Have a nice day Mom.. :)

Regards,

Anonymous said...

Wah..harus daftar ke Catatan Sipil yaa??Waduh,saya nikah thn 2004 dengan WN Singapura di Singapura.1 minggu kemudian saya daftar & minta legalitas ke KBRI Singapura,semua sudah OK. 3 hari kemudian saya kembali ke Indonesia untuk mendaftar ke KUA tempat saya tinggal (KUA ini yg mengeluarkan semua dokumen2 yg saya perlukan utk nikah di luar negeri dulu)bahwa sudah terjadi pernikahan antara saya & suami di LN..
Apa ini sudah cukup??atau harus ke Catatan Sipil juga?? waaah ribet amat sih aturan Indonesia??? -TQ Ndn-

Anonymous said...

halllooo..
apa boleh saya bertanya?? mungkin kamu tau jawabannya.. saya dengar apabila orang wrga negara indonesia ingin meikah dengan warga negaa asing, sebaiknya mereka membuat premartal agrement. Karena saya denger apabila kita tidak memuat itu, dikemudian hari, apabila terjadi apa2.. ada kemungkinan orag yang warga negara indonesa bisa kehilangan asset mereka di Indonesia. Secara jelasnya gimana saya juga tidak tau. Tapi apakah itu benar? dan mungkin anda bisa menjlaskannya secara lebih lajut. Terima kasih
Yana

nanzy said...

hi, saya rencana menikah di Hawaii U.S, tahun depan sekitar bulan Februari 2008, cuma hanya di catatan sipilnya (legal) saja...saya dan tunangan sepakat tidak mengadakan ceremony gereja atau wedding party dulu karena sebenarnya saya menikah supaya cepat bisa bekerja disana.

setelah itu saya akan menetap dan bekerja disana dan kami berdua belum ada rencana datang lagi ke jakarta untuk menikah secara legal di Indonesia, at least sampai awal tahun 2009 nanti.

pertanyaan saya apakah itu nanti jadi masalah ketika kami kembali ke indo untuk menikah?

dan apa ada saran buat saya untuk persiapan, dokumen2 apa, sebelum saya berangkat ke U.S?

trims lho : )

Pan Mohamad Faiz said...

Jawaban telah saya kirimkan melalui email. Mohon kembali kabari saya apabila di antara kawan-kawan belum menerima email yang dimaksud.

Terima Kasih dan saya menunggu Undangannya loh, minimal undangan Syukuran. :)

Warm Regards,
New Delhi

tata said...

saya mo nanya...
soalnya ini tugas kuliah...
pising giman jawabnya...

dosenku nanya,,,
ada seorang yg memiliki kewarganegaraan ganda,dan sudah 18 thn,,,

namun dia tidak memilih kewarganegaraannya...

bagaimana status hukumnya?? dan apa akibat hukum yang diterimanya???

makacih,yaaa...

peny lavis said...

PJ
Mas mas, tanya dong...
1. dah married belum he3...?
2. Bgm status hukum dan hukum yg diterima nantinya tanah dan property yg dimiliki ama istri WNI yg kawin dg WNA (mempny anak2 2WN)? Jika mereka cerai hidup atau cerai mati?
Thx alot atas jawabannya.
penylavis@yahoo.com

Anonymous said...

kebetulan saya di kuliah lagi bahas pembahasan tentang ini..trus di suruh cari artikel..eh kebetulan dapet blog ini..thnx ya....

L&JRagan said...

Alo Faiz, I just found your blog, wah bagus sekali blog-nya (tapi jadi buat saya 'was2' lol :)). Terima kasih, untuk semua info hukum-nya, terutama masalah perkawinan campur.

Yang buat kami was2 adalah sbb.; Kami menikah di US, dari awal kami berusaha ikuti aturan main, mulai dari surat2 persiapan pernikahan sampai urusan lapor ke KBRI setempat. Belum sempat melaporkan/mencatatkan pernikahan kami ke KBRI Houston, suami ditugaskan ke Singapura, pertanyaan saya, (karena persepsi saya sebelumya adalah, untuk mencatatkan pernikahan harus di tempat asal menikah, jika berdomisili di luar Indonesia), maka sampai sekarang, sth hampir 3 thn menikah saya belum juga mendaftarkan pernikahan kami tsb. Apa kami harus tunggu pulang ke US untuk mencatatkan, atau di KBRI Singapur bisa juga?

Kalau pencatatan di Indonesia/Jakarta, untuk saat ini belum jadi opsi yg terbaik buat kami, karena kami masih berdomisili di Singapura.

Mohon masukannya Faiz,
ps: Saya link bloggernya ya Faiz, soalnya infonya bagus sekali.

Anonymous said...

hello....

pa kbr ?

im WNA and want to get marry with indonesian woman .
i wanna live in indonesia , here my questions :
Q1.is it possible to get nationality of indonesia directly after i get married ?

Q2 : if it's not possible ..what kind of visa i must obtain , especially if i would like to work.?

Q3. any information about this .

thanks before .

zamzami said...

ada putusan pengadilan yang mengesahkan perkawinan campuran antar warganegara tidak?

cindy said...

hai faiz...

bantuin aku yah...

aku mau nyusun skripsi tentang perkawinan campuran mengenai status anak dalam UU kewarganegaraan yang baru, tapi aku bingung ma isi per bab-babnya, bab 2, bab 3, dan bab 4 nya... aku bisa minta bantuan nya gak tuk kasih masukan buat skripsiku..(-_-)

dan satu lagi kalo mau cari putusan tentang status anak yang telah disahkan oleh pengadilan adanya di pengadilan mana yah? rencananya pengen bikin studi kasusnya juga supaya memperingan isi per bab nya..

Anonymous said...

selamat malam faiz...

mohon bantuannya.. jadi saat ini saya dan tunangan saya warga negara canadian (female) ingin menikah di indonesia. pertanyaan saya :

1. apakah setelah menikah,saya akan menjadi canadian citizen/PR atau sebaliknya dia akan menjadi indonesia citizen. menurut undang2 di indonesia?

2. saat ini dia sedang di US,apakah bisa kami menempuh jalur register married. (mengingat saat ini kami sedang terpisah karna urusan masing2)?

terima kasih atas jawaban anda...
Tuhan memberkati

Anonymous said...

Sebelumnya terima kasih untuk tulisan artikel yang bermaan faat ini. Saya hanya membuat sedikit penggarisbawahan.
"Penulis kurang setuju dengan kritik yang disampaikan oleh KPC Melati tersebut. Menurut hemat penulis, kewarganegaraan ganda sepanjang hayat akan menimbulkan kerancuan dalam menentukan hukum yang mengatur status personal seseorang. Karena begitu seseorang mencapat taraf dewasa, ia akan banyak melakukan perbuatan hukum, dimana dalam setiap perbuatan hukum tersebut, untuk hal-hal yang terkait dengan status....."
Masalah kewarganegaraan ganda dipakai hampir disemua negara maju
dan bahkan banyak negara2 berkembang sudah mengakuinya. Contoh Joko yang memiliki warga ganda seperti itu terjadi dimana-mana. Solusinya, kalau Joko ingin melakukan keinginannya, maka dia dan pasangannya akan melakukan perkawinan di Belanda, walaupun hasil perkawinannya itu, tidak diakui di Indonesia. Jika mereka kembali ke Indonesia status mereka bukan sebagai pasangan yang sah. Hal seperti ini sudah biasa dimana-mana.
Saya sangat menganjurkan Indonesia mengakui kewarga negaraan ganda, bukan hanya untuk anak dari hasil perkawinan campur, akan tetapi buat semua warga negara jika persaratannya terpenuhi. Karna banyak sekali manfaatnya bukan saja bagi individu yang memiliki status kewarganegaraan ganda akan tetapi juga buat kemajuan Negara.

Anonymous said...

hi mas faiz, sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih atas artikel yang sangat bermanfaat ini. boleh tanya ya?
saya berencana menikah dengan warga negara amerika dalam waktu dekat ini. masalahnya, saya belum tahu banyak mengenai prosedur dan dokumen apa saja yang harus kami siapkan. dan apakah setelah resmi menikah (menurut agama islam) saya sudah otomatis bisa mendapatkan visa untuk berangkat ke negara suami? prosesnya berapa lama?

mohon bantuan dari mas faiz. terima kasih.

dymor said...

hi..mau nanya mengenai perkawinan campur,negara2 mana saja yg mengakui dwi kewarganegaraan dengan indonesia untuk anak hasil kawin campur?
thx bgt

Siti Aisyah said...

wah bener2 blog yg very useful ya buat para pelakon mixed marriage.
btw, sy pengen tanya nih..mohon dijawab selengkap2nya dan dlm tempo yg sesingkat2nya hahaha..
adik sepupu saya memiliki bayi dr ayahnya yang WNA Australia tetapi untuk satu dan lain hal, mereka memilih untuk tidak menikah shg otomatis kewarganegaraan anak kan jadi WNI tuh (bener ga sih?).
nah skrg anak sepupu saya itu sudah berusia 2,5 tahun dan butuh akte kelahiran (hingga saat ini sang ibu belum membuatkan aktenya).
dlm waktu dekat sang ibu akan menikah resmi dgn seorang pria Amerika yang bersedia mengadopsi dan mengakui anak tersebut sebagai anaknya secara sah.
pertanyaan saya (ceille..):
bagaimanakah status kewarganegaraan si anak setelah adopsi tsb?apakah menjadi dwi kewarganegaraan terbatas hingga 18thn jg?
bagaimana dgn hak2nya seperti hak waris, hak mendapat payunh hukum sebagai WNI dsb?
apakah dgn dwi warga ini artinya dia bs bebas keluar masuk US kapan saja hingga 18thn dan jg indonesia?
thx berat ya buat jawabannya..sgt ditunggu2 nih..salam buat blognya makin ok aja.

enggi holt said...

Salam sejahtera Pak Faiz,

Pertama-tama terima kasih atas penulisan tentang perkawinan campuran.

Kedua,mohon ijin, dalam kesempatan ini saya ingin meluruskan apa yang telah dituliskan oleh Bapak.

KPC MELATI pada waktu itu dimana saya sebagai Ketuanya, tidak pernah menyetujui kewarganegaraan ganda untuk selamanya dengan latar sesuai dengan apa yang telah bapak jelaskan.

Memang pada saat itu terdapat berbagai perbedaan pandangan dari berbagai kelompok perkawinan campuran yang turut berpartisipasi dalam penggodokan RUU Kewarganegaraan dimana salah satunay adalah pengusungan kewarganegaraan ganda tidak terbatas, sementara KPC MELATI dari awal telah mengajukan usulan bahwa batasannya adalah usia anak, sehingga tidak dibatasi hanya bagi anak-anak perkawinan campuran namun anak-anak sepanjang dibawah usia melalui UU Kewarganegaraan yang baru dapat menikmati kewarganegaraan ganda terbatas tersebut.

Demikian penjelasan singkat saya. Mohon maaf sebelumnya.

Terima kasih,
Enggi Holt

Pan Mohamad Faiz said...

Untuk Bu Enggi Holt,

Terima kasih atas klarifikasinya. Tentu saya dan kawan-kawan pembaca lainnya yang harus berterima kasih karena mendapat informasi langsung dari yang terlibat dalam pembuatan UU tersebut.

Sebagai informasi, puluhan atau bahkan hampir mencapai ratusan pertanyaan masuk ke dalam email saya. Mereka rata-rata menanyakan ketentuan mengenai kewarganegaraan ganda terbatas bagi anak dan prosedur perkawinan campuran beda warga negara. Artinya, sosialisasi yang harus dilakukan sepertinya harus semakin gencar lagi, terutama bagi WNI yg berada di LN. Ini sekedar share berdasar pengalaman saya saja.

Terima kasih sebelumnya.

Salam,
PMF

Hirni Ratrika said...

Mas Faiz yth,
Saya menikah dengan pria ber WNA Belanda. Saya tinggal di Belanda sudah 8 th tetapi masih berpasport WNI. Kami dikaruniai 2 anak perempuan berumur 7 & 5 th. Mereka berdua berpasport Belanda atau ber-WNA Belanda.
Yang ingin saya tanyakan, bila terjadi perceraian antara kami berdua, apakah saya bisa secara otomatis mendapatkan hak atas anak saya untuk tinggal bersama saya?
Terima kasih sebelumnya.

Salam hormat,
Ratri

enggi holt said...

hallo pak Faidz,
Mohon maaf baru membalas.

Saya setuju pak untuk diadakan pencerahan secara terus menerus.

Saat ini saya sudah tidak berada di tanah air lagi. Mengikuti suami dan anak-anak tinggal di UK.

Namun demikian, bila diperlukan saya akan mencoba membantu.

Sukses selalu.

cara-blog.co.cc said...

bro, bagus juga blognya, kunjungan balik ya :)

Download Ebook Gratis said...

mantab nich blognya, kunjungan balik ya bro di download ebook gratis, kumpulan, buku, pecinta, buku online, ebook, download ebook, cara membuat blog, bisnis online

enggi holt said...

Hallo pak Faidz,

apa kabar? boleh ya sharing info dengan teman-teman di blog ini?

Ada dua hal:

1. Bahwa, batas waktu pendaftaran bagi anak-anak perkawinan campuran yang lahir sebelum UU No. 12/ 2006 tentang Kewarganegaraan sebentar lagi akan habis masa berlakunya, yaitu pada tanggal 31 Juli 2010. Oleh karena itu bagi orang tua yang belum sempat menggunakan kesempatan ini. Segeralah mendaftar.

2. Pada tanggal 9 Juli 2010, melalui RRI Pro 3 FM pkl. 17.00-18.00 akan diadakan diskusi yang membahas topik di atas. Mudah-mudahan ini akan berguna bagi yang memerlukan informasi lebih lanjut.

Sekian saya ucapkan. Dan salam jauh dari Bristol.

Enggi Holt

Emilia Novita said...

Halo Pak Faidz,
Salam kenal dari Madrid.
Saya ini menanyakan, apakah sistim peradilan di Indonesia akan melindungi warganya seandainya ada perintah pengadilan dari luar Indonesia yg menyatakan bahwasanya (katakanlah) saya sebagai Ibu dari seorang anak yg terlahir dari perkawinan campur dan anak saya memegang 2 kewarganegaraan dinyatakan bersalah karena membawa anak saya ke Indonesia tanpa persetujuan bapaknya. Sedangkan antara bapak dan ibu dari anak ini sedang dlm permohonan proses perceraian. Terimakasih atas bantuannya.

enggi holt said...

Dear Pak Faidz dan ibu Emilia,

saya ikutan gabung ya.

Menurut saya - apabila seorang anak yang masih dibawah umur mengikuti ibunya dimana keduanya berwarganegara Indonesia, kembali ke wilayah Indonesia - maka hukum Indonesia akan melindungi kedua warganegaranya.

Ini dapat dilihat dari berbagai peraturan perundangan - hukum perlindungan anak UU No. 23/2002, dimana diwajibkan bagi negara untuk melindungi kepentingan anak tersebut.

Untuk itulah, Ibu Emmi - bila anda ingin membawa pulang anak ibu tersebut ke negaranya (Indonesia) itu adalah hak ibu dan hak anak ibu tersebut. Dan tidak ada satu negara pun yang dapat mengganggu gugatnya.

Semoga penjelasan singkat dapat bermanfaat.

Anonymous said...

alo mas faiz.mohon bantuannya.temen saya lagi bingung.dia nikah ama WNA cina. berhubung anaknya mau disekolahin cina, dia mesti punya paspor cina.syaratnya dia mesti punya akte lahir sebagai WNA di indo.masalhanya catatan sipil di daerahnya tidak mau membuatkan.sebenarnya dwikewarganegaraan itu gimana sih hubungannya dengan akta lahir.apa anak tersebut punya 2 akta atau gimana?thanks -heni-

filsafat hukum said...

maksih pak untuk ilmu nya..

Riesy said...

blog yang sangat membantu walaupun saya baru mambacanya sekarang. Pak Faiz kemana saya bisa berkonsultasi masalah hukum perkawinan campuran secara lebih detail, krn saya punya banyak pertanyaan (maklum...buta hukum saya terlebih hukum perkawinan campuran)
Terima kasih dan sukses selalu pak....

anaz said...

,,goodd....verryy likkee!!!

Addison Kua said...

Met sore Pak Faiz,

Saya butuh banget bantuan dari Pak Faiz gimana caranya untuk mendapatkan hak asuh anak saya. Anak saya berusia 5 thn laki-laki. Sudah mendapat warganegara Malaysia, sekarang tinggal di Indonesia dengan kitas reuni jaminan istri saya. Untuk sementara waktu kita masih tinggal serumah. Apakah bisa istri saya menggantiin warganegara anak saya tanpa persetujuan saya? Apakah istri saya pasti mendapatkan hak asuh anak saya? Saya ga bisa kehilangan hak asuh anak saya. Dari dulu saya di ancam cerai dan kehilangan anak saya sedangkan dari waktu lahir saya yang merawat si kecil sampe sekarang. Tapi pagi ini saya di gugat cerai ama istri saya dan saya tidak ada siapa siapa di sini yang bisa membantu saya. Terima kasih

Anonymous said...

pak mo tanya syarat - syarat nikah ma orang taiwan apa ajah??

Anonymous said...

Have you essential some coinage, pożyczki bez bik nonetheless just simply don’t understand it till cash advance? It occurs http://pozyczki-pozabankowe.info.pl to be able to countless People today in america in the uk day after day. A little something appears also, you will need kredyty przez internet ankiety some money, but your determine isn’t laid down nevertheless. Only when pożyczki bez bik there seemed to be a method to kredyt bez bik bez formalności get a new payday loan on-line, ideal?

Anonymous said...

pozyczka dla bezrobotnych bez bik
kredyt chwilówka grochowska
pożyczki bez bik lubuskie
kredyt bez bik
pożyczki pozabankowe osobisty
pożyczka bez bik
kredyt chwilówka sochaczew

Anonymous said...

Hey! Would you mind if I share your blog with my facebook group?
There's a lot of folks that I think would really enjoy your content. Please let me know. Thanks

Here is my blog post; pożyczki prywatne

Anonymous said...

The incidence generally influences while in the eat choice light or perhaps bad.
All that make full use of are generally replacements
wearing beat? Teas are peak just with orange and in addition green colored.
You're like most focused entirely on boosting associated with Ganoderma on investigate, development as well as an out of them all growing to line of milk products perfected Ganoderma found dietary supplements.

Also visit my homepage; coffeemakersnow.com

Anonymous said...

Quite a few users who've got appliances due to the cutlery during their bottle come with a trouble-free housework way, especially if the food processor is usually to be used again straightaway. A great number of juice machines on the market could draw out juices quickly rather, auto glass . looking at purifying, it is also difficult job. The particular equipment are designed to be not a worry to neat and give additionally fruit juice when compared to remaining options today. Ingesting fruit drinks not to mention vegetable fruit juice drives a variety of health and wellness in the direction of physical structure. Firstly estimate design for machine which is able to provide what you need.

Feel free to surf to my homepage Best blender

Anonymous said...

Anyway i actually own five juice machines so hold tried to
do a great number other individuals. While some excellent features and benefits of these blender,
additionally there is probably an unfavorable shore to check.
Very easily cheap thus, the majority is able to discover of which.


Here is my web blog: pastry blender substitute

Anonymous said...

Could Centrifugal Blenders, Citrus Juicers, Hand operated Publicity Juice machines, Eligible Stuff a meaningful.
c.a very. Using the Oster, I feel it will be straightforward to trust
business handle around the solution due to the unremarkable sturdiness.
When selecting the cheapest service, de qui merely check out the corporations
but probably look at the standard as well as the countenance of the
equipment. That you just a lot of you can generate in this
modern time it last a days?

Feel free to visit my web page ... breville blender review bbl300

Anonymous said...

It is possible to one's seo and all sorts of several other refreshments in the kitchen doing use of vegetable or fruit machine. Each of us could very well break up juice machines around 3 common exercise topics. Bamix might cost more in contrast with a lot of people portable appliances (yet, in exactly as when you purchase some Top guns and it could be Ferrari know you possess the most impressive undoubtedly not to mention suppose your life people of computer)Bamix is not any quite a few. Your current bread paddles on Ninja vita mixer 1100 are best for creation large amounts behind pizzas dough together with dessert unite. Consequently, as it were . has got that happens to be leading specifications.

Visit my web site Best Commercial Smoothie Machines

Anonymous said...

All of the construction NSF-marked box for ones Vita Corner Secondly hewlett packard Vita
Cooking The very well as the Vita Get ready 1005 For each
A variety of horsepower blender usually are
simple Polycarbonate 64 oz of dishes. When
choosing enterprises what will make an attempt to carry out
those machine demos yet often times there are elements relating to abilities.
To allow you to cook becoming a professional, furnished assures
unlike stages of mixing. They tend to be multi-functional and is did in the past blend soup alternatively build wintry organic including
liquid wheat sod the fact that centrifugal machine will simply
not grip.

my web-site; breville je98xl juicer for sale

utha saz Milost said...

Hallo selamat malam. Saya ingin menanyakan beberapa hal. Dan saya dalam masalah yang cukup sulit. Mohon bantuannya.
Ayah tiri saya adalah seseorang dengan kewarganegaraan arab saudi. Ibu kandung saya selingkuh hingga membuat ayah saya ingin pisah. Saya pro terhadap ayah saya untuk membawa adik saya hasil pernikahan campuran tersebut ke arab saudi. Namun paspor adik saya dan data2 lain dibawa oleh ibu saya.
Yang tersisa hanya surat keterangan lahir ( foto copy ) dan akta kelahiran ( foto copy ) yang sudah terlegasiri. Apakah itu cukup untuk menjadi bukti di kedutaan saudi ?
Terima kasih atas informasi nya.

Anonymous said...

Halo...saya mau tanya, kalau ibu WNI, ayah WNA, anak lahir thn 2004, tetapi pada waktu UU 2006 turun, tidak mendaftar utnutk affidavit sampai batas waktu yang ditentukan. Saat ini ayah ibu sudah bercerai, hak asuh anak diserahkan sepenuhnya kepada ibu WNI. Sementara anak memegang KITAP.Apakah bisa mengajukan WNI untuk anak yang masih berusia 10 thn? Kalau bisa, bagaimana prosedurnya? Terima kasih sebelumnya

Anonymous said...

Halo...saya mau tanya, kalau ibu WNI, ayah WNA, anak lahir thn 2004, tetapi pada waktu UU 2006 turun, tidak mendaftar utnutk affidavit sampai batas waktu yang ditentukan. Saat ini ayah ibu sudah bercerai, hak asuh anak diserahkan sepenuhnya kepada ibu WNI. Sementara anak memegang KITAP.Apakah bisa mengajukan WNI untuk anak yang masih berusia 10 thn? Kalau bisa, bagaimana prosedurnya? Terima kasih sebelumnya

Izhan Nasuha said...

menarik,,




Lowongan Magang kerja perusahaan jepang gaji 15-25 juta/Bulan
Magang Jepang Non IMM
Progam Magang Jepang
Magang Jepang Depnakertrans
Loker SMA SMK